Polrestabes Surabaya 19/11/15: Sekitar Pkl 09.15 Wib di Kantor DPRD Kota Surabaya telah dilaksanakan aksi unras dari DPC FSP Transportasi Indonesia KSPSI Kota Surabaya dengan mengangkat issue/tuntutan:
a. Cabut Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014
b. Cabut Surat Edaran Sekertariat Daerah Prop. Jatim No. 970/1659/120.22.2015 Tgl 14 Januari 2015
c. Berikan Kemudahan untuk membayar pajak dan surat-surat angkutan kota kami
d. Lindungi dan beri kemudahan kami mencari nafkah di transportasi umum
e. Lindungi dan beri hak inisiatif DPRD Kota Surabaya
Didalam orasinya SPTI meminta rekom dari DPRD Kota dan akan ke Dispenda ingin menagih janjinya, Tuntutan kami pejabat yang kosisten dalam hal ini kadispenda Bp Dedi sumarsono pembohong besar, Menginginkan pejabat negara dalam hal ini kadespenda jatim harus konsisten dan komitmen dalam mengambil kebijaksanaan atau atau mengeluarkan pernyataan terlebih pernyataan lisan didepan umum Terkait pengurusan ijin perpanjangan STNK dan balik nama STNK tanpa dipaksakan membuatsuatu pernyataan tertulis dan bermatrai, Tahun depan harus ikut koperasi yang berbadan hukum poster:-PP 74-2014 bukan harga mati hanya mateni pemilikangkutan kota bro!,Tegakkan hukum Untuk buruh TKBM, Mantan pejabat pelindo masuk serikat buruh jadi ulat, Naikkan UMK Surabaya 2016 minimal 20%, Per 1 maret dan seterusnya tidak diperkenankan lagi kendaraan bermotor angkutan umum atas nama perorangan adanya Gojek angkot resmi bertrayek malah sengsara.
Guna mengatasi Unjuk Rasa Polrestabes menyiapkan anggotanya di masing2 tempat yang dituju para pendemo.***chem
Komentar
