Detik- Terkait adanya aksi demo yang berujung aksi anarkis dibeberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu.
Merespon kejadian tersebut, Polres Jember bersama, tokok masyarakat, tokoh agama, Pemuda Pancasila, Ormas, Pelajar, Mahasiswa, dan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menggelar “Deklarasi Tolak Anarkisme”, menjaga keutuhan NKRI menciptakan situasi Jember, yang aman, damai dan sejuk. Jum’at (16/10/2020)
Ada pun isi “Deklarasi Tolak Anarkisme” seluruh elemen masyarakat Jember menyatakan :
1. Siap menjaga keutuhan NKRI, dan menciptakan Jember yang Aman, Damai, dan Sejuk
2. Mengutuk keras tindakan anarkis yang mengakibatkan kerusakan aset warga, fasilitas umum, dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
3. Menghimbau penyampaian pendapat di muka umum dengan santun dan damai.
Kapolres Jember AKBP. Aris Supriyono S.I.K., M. Si melalui Wakapolres Kompol. Windy Syaputra menyampaikan, tadi kita sudah melaksanakan Deklarasi tolak Anarkisme, intinya adalah kita bersama-sama menggandeng seluruh stakeholder, kemudian elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah Kabupaten Jember.
“Sama-sama kita ketahui, kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah kemudian juga ada ujian nasional yaitu UU Cipta Kerja, yang mana sama-sama kita mendengar dan informasi pusat di Jakarta adanya aksi-aksi unjuk rasa yang disertai dengan aksi anarkis,” ujar Wakapolres.
Di Jember juga ada aksi unjuk rasa, kata Wakapolres, kemarin kita sama-sama melaksanakan pengamanan kemudian ada sedikit insiden namun tidak terlalu berakibat yang parah namun, dengan adanya kegiatan tersebut dengan ini kita mengundang semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Jember yang kondusif.
“Dengan mengadakan deklarasi sehingga kedepannya setiap ada aksi, kita mengharapkan dilaksanakan dengan tertib tanpa harus diikuti oleh aksi-aksi yang anarkis, ungkapnya.
Wakapolres menambahkan, saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Jember, untuk tetap menjaga dan mempertahan stabilitas keamanan di wilayah Jember
Lanjut Wakapolres, terkait perkembangan situasi saat ini adanya penolakan Omnibus law UU Cipta Kerja, agar disikapi dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi terhadap berita HOAX. Jalur yang tetap dalam menyikapi hal tersebut diantaranya dengan Judicial Review ke MK
Selain itu, Wakapolres, juga menyampaikan bahwa apa pun kebijakan Pemerintah khususnya Pemerintah Pusat tidak untuk menyengsarakan warganya. “Sehingga apa pun kebijakan tersebut memerlukan dukungan penuh dari masyarakat,” pungkasnya. (Potretjember-NNG-AR)
Komentar
