SURABAYA (halopolisi.com) – Polemik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dinilai belum sesuai hukum syariah menyusul keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapat tanggapan dari Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa.
Saat menghadiri acara halal bihalal di Yayasan Khadijah Surabaya, Sabtu (1/8/2015), Khofifah berharap persoalan BPJS dibahas di acara Muktamar NU ke-33 di Jombang dan mendapatkan solusi.
“Semoga Lembaga Bahtsul Masail NU bisa menyisipkan materi soal BPJS di sela-sela acara Muktamar,” kata Khofifah.
Khofifah membeberkan, polemik BPJS muncul dari hadist yang dijadikan dara oleh MUI sehingga dirinya juga mengutip salah satu hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa upaya perlindungan sosial masyarakat itu diperlukan. Karena, kesehatan, baik di dunia maupun di negara manapun itu pembahasannya adalah human development index.
Dimana pemerintahan yang baik menurut Rasulallah SAW adalah membelanjakan harta negara untuk mensejahterahkan rakyatnya. Termasuk di Indonesia, persoalannya juga sama, yaitu kesehatan.
“Sumber kesejahteraan itu adalah pertama kesehatan, kedua pendidikan, ketiga income per kapita masyarakat,” ujar dia.
Menurut dia, kapan masyarakat tidak sehat, maka akan mengganggu produktifitasnya. Kemudian, kapan produktifitasnya itu terganggu, maka akan menurunkan kesejahteraannya.
“Semoga nanti bisa dibahas lebih mendalam. Karena BPJS itu lahir dari Undang-undang, yang ada kesepakatan antara DPR-RI dengan Pemerintah,” terang dia.
Dia mengungkapkan, pembahasan itu nantinya bisa untuk menjelaskan mengenai legalitasnya. Kemudian, perlindungan kesehatan itu harus dilihat satu kesatuan masyarakat indek per kapita kesehatannya.
“Ada 88,2 juta masyarakat indonesia yang mendapatkan perlindungan dari BPJS. Semoga nanti (Muktamar NU) ada pembahasan itu lebih mendalam mengenai BPJS,” terang dia.(den/ziz)
FOTO: Ketua Muslimat NU yang juga Mensos, Khofifah Indar Parawansa saat berada di Yayasan Khadijah Surabaya.(den)
Komentar
