Bacasaja.net – Anggota DPRD Jawa Timur Komisi B (Perekonomian) Ahmad Athoillah menolak keras atas rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras. Karena kegiatan impor beras sebagai bukti bahwa pemerintah akan merugikan para petani.
“Jika pemerintah sampai impor beras, sama halnya membunuh petani lokal. Akibatnya akan membuat harga beras petani lokal bakal jatuh, dan tidak terserap di pasaran,” ujarnya.
Atho’ menyarankan sebaiknya pemerintah menyerap beras hanya di wilayah Indonesia saja. Jatim sendiri menjadi pusat lumbung pangan nasional. “Produksi padi di Jatim selama ini menyumbang tertinggi nasional. Apagunanya Jatim sebagai lumbung pangan nasional, jika pemerintah impor beras. Tentu petani lokal bakal dirugikan,” jelasnya.
Atho’ yang berpihak pada petani bukan tanpa alasan apapun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim pada kuartal ketiga 2020, ada peningkatan produksi padi di Jatim sebesar 0,44 juta ton, dari 9,58 juta ton pada tahun 2019 menjadi 10,02 juta ton pada 2020. Surplus ini menempatkan Jatim sebagai produsen padi terbesar di Indonesia tahun 2020.
Bahkan, hasil produksi padi di Jatim memiliki peran penting terhadap stok pangan di 16 provinsi di Indonesia bagian timur. Produksi padi di Jatim hasil panen dari daerah-daerah, yang selama ini menjadi lumbung pangan Jatim seperti Tuban, Nganjuk, Tulungagung, Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, Jember, dan Ponorogo. “Apalagi petani di Jatim baru mendapat alokasi pupuk bersubsidi, dan mereka akan mulai panen pada akhir Maret hingga April mendatang,” jelasnya.
Oleh karena itu, Atho mendesak pemerintah membatalkan impor beras. Ia mengaku prihatin pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras saat musim panen raya akan tiba, dan bakal menghasilkan beras yang berlimpah.
Baca Juga: Indonesia Bangkit Dari Pandemi Melalui Vaksinasi
Komentar
